Jakarta – Ratusan pendamping dana desa menggelar demo di depan Istana Merdeka hingga akhirnya perwakilan dari mereka diterima oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana. Usai diterima, mereka melanjutkan aksi di DPR.
“Habis ini ke DPR, kurang lebih sama yang akan disampaikan. Kan DPR punya tugas pengawasan (atas program pemerintah),” ucap koordinator aksi Uun Untamiharja usai diterima Seskab Pramono Anung di komplek Istana, Jakpus, Rabu (23/3/2016).
Uun mempertanyakan proses rekrtumen pendamping dana desa yang tidak transparan, terutama masalah terhadap mereka eks PNPM yang sudah menjadi pendamping dana desa tapi akan direkrut ulang.
“Syaratnya minimal lulusan S1 atau D3, tapi di Jabar kok ada SMU lulus. Orang yang tidak berpengalaman bisa masuk, yang punya pengalaman suruh ikut tes,” ujarnya.
Pendamping dana desa lainnya, Abdal, menyebut ada upaya politisasi dalam rekrtumen pendamping dana desa oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
“Ternyata setelah kita telusuri ada politisasi pada saat rekrutmen baru, ada kelompok baru dari lingkaran mereka. Seperti ada yang tidak daftar tapi lolos. Ya biasa kepentingan politik,” ujarnya.
Abdal lalu menjabarkan temuannya soal data kelulusan pendamping dana desa di Jabar. Berdasarkan pengalaman kerja atau organisasi. 47 Orang yang lolos memiliki pengalaman PNPM. 205 Orang lainnya punya pengalaman sebagai anggota atau pengurus yang berafiliasi dengan Nahdatul Ulama (NU). Yaitu PMII, GP Ansor, IPNU, INU, Lakspesdam, Tanfidz NU, MWC NU, Lazisnu dan NAHNU.
“242 Orang berasal dari umum,” imbuhnya.
Soal dugaan politisasi itu, Menteri Desa Marwan Jafar sudah membantah dan menyatakan rekrutmen dana desa dilakukan secara profesional tak ada kaitan dengan NU atau PKB parpol asalnya.
Sementara dalam pertemuan pendamping dana desa dengan Seskab Pramono Anung sebelumnya, Pramono mengatakan akan melaporkan aspriasi pendamping dana desa itu kepada Presiden dan membawanya ke dalam rapat terbatas kabinet yang dihadiri Presiden.
